PUBLIKASI  

Kadang dijumpai di dalam beberapa kontrak konstruksi di Indonesia bahwa jadwal pekerjaan dimasukkan sebagai bagian dari dokumen kontrak, tapi di beberapa kontrak lain tidak.

Salah satu cara yang digunakan untuk menjadikan jadwal pekerjaan sebagai dokumen kontrak adalah dengan melampirkan jadwal pekerjaan yang diajukan kontraktor pada waktu pelelangan di dalam bundel dokumen kontrak, kemudian jadwal pekerjaan dinyatakan di dalam lembar perjanjian sebagai salah satu dokumen kontrak.

Di dalam FIDIC Conditions of Contract for Construction 1st edition 1999, jadwal pekerjaan bukanlah bagian dari kontrak. Ini dapat disimpulkan diantaranya dari:

1.     Pasal 2 Contract Agrement,  jadwal pekerjaan yang tidak disebut sebagai bagian dari kontrak

2.   Pasal 8.3 General Conditions yang menyatakan bahwa jadwal pekerjaan dibuat kontraktor dalam waktu 28 hari setelah mulai pekerjaan ( tepatnya: notice to commence). Jadwal ini harus dilengkapi diantaranya dengan method statement dan perkiraan jumlah pekerja dan peralatan konstruksi. Jadwal inilah yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3.    Pasal 3.1 General Conditions yang menyebutkan bahwa Engineer tidak mempunyai otoritas untuk merubah kontrak. Jadi andaipun pengajuan jadwal pekerjaan kontraktor sesuai pasal 8.3 di atas kemudian disetujui Engineer, maka tetap tidak membuat jadwal tersebut menjadi kontrak.

Apakah ada perbedaan yang penting antara menjadikan atau tidak menjadikan jadwal pekerjaan sebagai bagian dari kontrak? Idealnya para pelaku konstruksi dapat dengan mudah menemukan jawaban bagaimana posisi hukum Indonesia atas hal itu. Namun, karena sampai saat ini (Mei 2017) hal tersebut bukan merupakan pengetahuan umum, maka kita menoleh ke jurisdiksi common law.

Di dalam common law ada beberapa kasus dimana jadwal pekerjaan merupakan bagian dari kontrak. Salah satunya adalah kasus Yorkshire Water Authority v Sir Alfred Mc Alpine & Son (Northern) Ltd (1985) [1], dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

Pihak penggugat mengundang tender untuk sebuah terowongan di Grimwith Reservoir. Kontraknya memasukkan ICE Edisi ke 5, dan pasal 107 dari Spesifikasi menyebutkan:

Jadwal pekerjaan: Sebagai tambahan dari pasal 14 kondisi kontrak, kontraktor harus menyerahkan bersama penawarannya jadwal pekerjaan dalam bentuk bar chart atau critical path dengan cukup detail untuk menunjukkan bahwa ia telah mempertimbangkan persyaratan-persyaratan berikut dan bahwa  perkiraan kecepatan progress pekerjaan untuk setiap bagian adalah realistis dibandingkan dengan jumlah pekerja dan peralatan yang tertera pada Daftar Pekerja, Peralatan dan Subkontrator ...

Tergugat mengajukan penawaran dalam format standar ICE dilengkapi dengan bar chart dan method statement. Method statement tersebut disetujui dalam sebuah rapat dan dua bulan kemudian penawaran tergugat diterima/disetujui melalui sebuah surat. Sebuah perjanjian formal ditanda tangani dengan memasukkan diantaranya penawaran, risalah rapat, method statement yang disetujui dan surat persetujuan (letter of acceptance) dari penggugat. Di dalam method statement disebut bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan ke arah hulu. Kontraktor menyatakan bahwa pada suatu saat melaksanakan pekerjaan ke arah hulu menjadi tidak mungkin, dan setelah terjadi keterlambatan, pekerjaan dilakukan ke arah hilir. Kontraktor berargumen bahwa dengan kejadian tersebut ia berhak atas variation order menurut pasal 51 (1) kondisi kontrak ICE. Perselisihan berlanjut ke arbitrase. Arbiter memenangkan kontraktor,  dan pengguna jasa naik banding. Selanjutnya diputuskan oleh pengadilan bahwa:

1.  Method statement tersebut bukan jadwal pekerjaan yang diminta pasal 14 kontrak

2.  Dengan memasukan method statement ke dalam kontrak maka kontraktor wajib mematuhinya, sepanjang secara fisik dan menurut hukum hal tersebut dapat dilakukan

3.  Method statement tersebut menjadi spesifikasi metode konstruksi , sehingga bila ada perubahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atas alasan ketidak mungkinan menurut pasal 13 (1), maka kontraktor berhak atas variation order menurut pasal 51 dan pembayaran menurut pasal 51 (2) dan 52.

Ada beberapa kasus lagi serupa itu, namun singkatnya di dalam common law apabila jadwal pekerjaan diberikan status sebagai dokumen kontrak maka kontraktor berkewajiban mengikutinya sampai titik komanya [2]. Ini berarti waktu mulai dan selesainya setiap aktifitas yang ditunjukkan dalam jadwal pekerjaan harus dipenuhi.

Konsekuensi yang ditimbulkannya diantaranya adalah [3]:

1.  Jatuh juga kewajiban kepada pengguna jasa untuk memfasilitasi dipenuhinya jadwal setiap aktifitas oleh kontraktor seperti memberikan desain, akses dan keputusan secara tepat waktu

2.  Kontraktor kehilangan fleksibilitas dalam pekerjaannya dan selalu terpapar resiko klaim wanprestasi, dan resiko ini akan mempengaruhi harga penawarannya

3. Jadwal pekerjaan akan perlu diperbaiki bila aktual progress di lapangan sudah tidak sesuai. Apabila jadwal pekerjaan adalah dokumen kontrak, maka proses merubah dokumen kontrak merupakan beban administratif tersendiri.

Di sisi lain menjadikan jadwal pekerjaan sebagai bagian dari kontrak ada manfaatnya, misalnya saat pengguna jasa menginginkan setiap tahapan pekerjaan selesai persis pada waktunya. Keuntungan untuk pengguna jasa diantaranya adalah [3]:

1. Pengguna jasa mempunyai kontrol yang besar atas cara dan urutan pekerjaan, dan membuat kontraktor memprioritaskan aktifitas sesuai yang diinginkan pengguna jasa

2. Menjadi jelas sejak awal bagi kontraktor tentang apa yang diharapkan darinya. Juga bagi subkontraktor dan pemasok yang  biasanya tidak mendapat kejalasan soal waktu pekerjaan mereka

 

Menarik untuk diketahui bagaimana situasi ini menurut hukum Indonesia. Para pelaku konstruksi tentunya menanti saat kejelasan itu diperoleh; yang untuk itu para pakar hukum Indonesia dinanti untuk menyampaikan ulasannya. Sementara itu untuk menghindari perselisihan karena beda penafsiran, disarankan kepada para pihak yang akan mengikat kontrak untuk membuat jelas di antara mereka sejak awal, efek atau konsekuensi apa yang ingin dicapai dengan memasukkan atau tidak memasukkan jadwal pekerjaan sebagai dokumen kontrak.

Referensi:

[1] 200 Contractual Problems and Their Solutions, J Roger Knowles, 2012, 5.4.3

[2] 200 Contractual Problem and Their Solutions, J Roger Knowles, 2012, 5.4.2

[3] https://www.out-law.com/topics/projects/projects-procurement-and-contracts/programmes-of-works-and-construction-contracts/ dibaca pada 15 Mei 2017