ARTIKEL

Adalah suatu hal yang umum di dalam suatu persyaratan kontrak dimana ada suatu persentase pengurangan atas nilai pembayaran berkala. Pengurangan tersebut disebut ‘Retensi’. Secara administratif retensi didefinisikan sebagai:

sejumlah uang pembayaran Kontraktor, yang ditunjukan dalam suatu nilai persentase tertentu, yang ditahan oleh Pemberi Tugas untuk suatu tujuan selama masa konstruksi

Uang retensi tersebut disimpan oleh Pemberi Tugas selama masa pelaksanaan pekerjaan dan akan dikembalikan setelah pekerjaan diselesaikan (biasanya setelah dikeluarkannya Sertifikat Serah Terima Pertama dan Kedua). Di dalam JCT Standard Form of Contract retensi ini diatur di dalam klausul 30.4.1.1. Sedangkan di dalam FIDIC Standard Contract (Red Book) retensi ini diatur di dalam klausul 14.3(c). Pemotongan uang retensi ini akan dilakukan setiap dilakukannya pembayaran berkala atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor.

Secara hukum, peran Pemberi Tugas atas dana retensi dikategorikan sebagai ‘Fiduciary as Trustee’. ‘Fiduciary’ diartikan sebagai sejumlah uang yang dipercayakan (tergadaikan) kepada Pemberi Tugas. Di dalam JCT Standard Form of Contract hal ini disebutkan bahwa Pemberi Tugas tidak mempunyai kewajiban untuk menginvestasikan dana retensi tersebut (but without obligation to invest). Penegasan ini terkait dengan lamanya waktu dana retensi tersebut tersimpan atau dipegang oleh Pihak Pemberi Tugas. Pihak yang dipercayakan untuk memegang atau menyimpan dana retensi tersebut akan bertindak sebagai ‘As Trustee’ atas dana retensi. Secara hukum, Pemberi Tugas yang dijadikan ‘As Trustee’ harus menjaga dana retensi yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tidak akan memanfaatkan uang yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dimaksudkan agar Kontraktor dapat mendapatkan dana retensi secara utuh, jika terjadi kebangkrutan pada Pihak Pemberi Tugas. Atas fungsi ini, di beberapa negara, menjadi suatu praktek yang lazim jika dana retensi ini disimpan dalam suatu akun atau rekening terpisah dari pihak yang membayar. Retensi tidak disimpan di dalam akun pihak yang membayar, tapi dibuatkan akun terpisah yang diketahui oleh pihak yang dibayar. Namun, di Indonesia praktek seperti ini jarang terjadi.


Pemisahan rekening ini terkait dengan proses pencairan dana retensi, jika terjadi kebangkrutan pada Pihak Pemberi Tugas. Secara hukum, Kontraktor dapat mengambil dana retensi tersebut, dengan surat kuasa pengadilan, ketika Pemberi Tugas mengalami masalah kebangkrutan.     

Maksud diadakannya persentase pengurangan dari nilai pembayaran berkala (retensi) ini adalah:

  1. Untuk memacu atau memberi Kontraktor suatu insentif untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin.
  2. Untuk memberi Pemberi Tugas suatu jaminan jika terjadi suatu pelanggaran, kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
  3. Jaminan bagi Pemberi Tugas atas cacat pekerjaan.

Besarnya persentase pengurangan, biasanya, berkisar antara 5-10%. Retensi akan dikenakan sebesar 10% dengan maksimum persentase retensi sebesar 5%. Artinya, sepanjang progres pekerjaan belum mencapai 50% maka persentase retensi akan dikenakan sebesar 10% setelah itu retensi akan menjadi maksimum, yaitu sebesar 5%.

Secara umum retensi akan dikenakan terhadap total nilai yang dibayarkan atau yang tercakup di dalam penghitungan pembayaran berkala. Namun demikian di dalam klausul 30.2.2 JCT Standard Form of Contract ada beberapa pekerjaan Kontraktor yang tidak dikenakan retensi, yaitu:

  1. Biaya dan ongkos-ongkos (fees and charges).
  2. Biaya untuk perbaikan kesalahan pengukuran yang mana bukan disebabkan oleh kesalahan Kontraktor.
  3. Biaya untuk membuka kembali pekerjaan yang telah diselesaikan untuk keperluan pengujian dan/atau pemeriksaan kualitas.
  4. Biaya yang berkaitan dengan hak paten.
  5. Biaya untuk perbaikan pekerjaan yang mana bukan disebabkan oleh kesalahan Kontraktor.
  6. Premi asuransi yang dibayarkan Kontraktor untuk kerusakan bangunan lain di sekitar bangunan yang dikerjakan Kontraktor.
  7. Kehilangan atau biaya ekstra yang dikeluarkan oleh Kontraktor dikarenakan terganggunya proses pekerjaan oleh sebab-sebab di luar kemampuan Kontraktor.
  8. Pembayaran akhir untuk NSC dan NSS (di Indonesia tidak berlaku, karena sudah tidak menggunakan mekanisme Nominasi).
  9. Penyesuaian harga yang disebabkan oleh fluktuasi (selain yang dihitung menurut Metode Rumusan).

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pengembalian uang retensi kepada Kontraktor akan dilakukan di akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, JCT Standard Form of Contract klausul 30.4 dan FIDIC Standard Contract (Red Book) klausul 14.9 menyaratkan separoh uang retensi dikeluarkannya setelah dikeluarkannya Sertifikat Serah Terima Pertama (Practical Completion Certificate atau Taking Over Certificate) oleh Arsitek, Manajer Proyek atau Administrator Kontrak. Sisa uang retensi akan dibayarkan kepada Kontraktor setelah dikeluarkannya Sertifikat Serah Terima Kedua (Making Good Defect Certificate atau Performance Certificate), yang biasanya  dikeluarkan setelah diselesaikannya masa pemeliharaan (normalnya 1 tahun). 

Di dalam klausul 18 dari JCT Standard Form of Contract diatur keluarnya separuh dari retensi yang ditahan jika seandainya Pemberi Tugas menguasai atau menggunakan bagian dari pekerjaan yang dikerjakan Kontraktor, sebelum tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Besarnya nilai retensi yang dikeluarkan akan dihitung proporsional terhadap bagian pekerjaan yang diambil alih atau dikuasai oleh Pemberi Tugas. Adapun waktu yang ditetapkan sebagai tanggal dikeluarkannya separoh nilai retensi tersebut adalah tanggal pada saat bagian pekerjaan itu diambil alih oleh Pemberi Tugas dan dari tanggal tersebut itulah masa pemeliharaan dihitung.Terkait masalah serah terima atau pengambilalihan bagian pekerjaan FIDIC Standard Contract (Red Book) klausul 14.9 mengatur proporsi pengeluaran retensi pertama tidak separoh melainkan hanya 40% saja.